Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh. (Foto: Pikiran Rakyat)
Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh. (Foto: Pikiran Rakyat)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat akan mengusulkan masa jabatan presiden 7-8 tahun. Usulan itu rencananya akan disampaikan dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) MUI pada 25-28 November 2020.

Selain masa jabatan presiden, MUI juga akan membahas terkait praktik politik dinasti. Sayangnya kedua hal itu tersebut rupanya tidak jadi masuk dalam agenda pembahasan di Munas.

Baca Juga : Viral Video Bagi-Bagi Duit Ada Poster Calon Bupati Jember, Begini Kata Tim HSGF

Pembatalan itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh. Niam mengatakan jika dalam rapat Senin (20/10/2020) lalu, dua isu dialihkan menjadi rekomendasi.  

"Dari 12 isu yang masuk daftar inventarisasi, hingga Senin malam mengerucut menjadi tiga isu dengan pertimbangan aktualitas, kemendesakan, dan skala prioritas," kata Niam.

Diketahui, para ulama memberi perhatian dan prihatin melihat perkembangan politik dinasti selama ini. Bila hal itu terjadi berdasarkan kompetensi dan prestasi tak masalah.  

Sayangnya kerap terjadi justru tidak demikian. Sementara untuk pembahasan masa jabatan masa jabatan presiden masih perlu dievaluasi karena dalam praktiknya selama ini kurang efektif.  

Baca Juga : Paslon Malang Jejeg Tampung Keresahan, Siap Kontrak Politik Tertulis dengan Masyarakat

"Sebelum reformasi kan kita menjalankan pemilihan melalui perwakilan, lalu pemilihan langsung di era reformasi. Jadi bisa saja ada perubahan-perubahan," jelas Niam.

Sedangkan untuk tiga isu yang nanti akan dibahas adalah terkait pemanfaatan organ tubuh untuk kepentingan pengobatan seperti teknologi stem cell, zakat perusahaan, serta haji belia dan dana talangan.