JATIMTIMES - Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal kondisi negara di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.
Hal ini disampaikan Megawati dalam acara peringatan 9 Tahun UU Desa di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (19/3/2023). Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Mendagri Tito Karnavian turut hadir dalam acara itu.
Baca Juga : Hasto Kristiyanto: Calon Presiden dan Wakilnya Ditetapkan Ketua Umum Megawati
Pada kesempatan itu, Megawati menilai badan Jokowi semakin kurus dan kering karena Jokowi tengah bekerja keras mengurusi negara. "Kalian itu boleh meminta karena ini negara bangsa ini milik kalian. Getapi juga harus mikir seberapa jauh sih negara kita ini yang namanya dari sisi keuangannya," kata Megawati dalam acara itu.
Selanjutnya Megawati menyinggung soal antusias rakyat yang kerap menyerukan nama Jokowi. Megawati mengaku hanya bisa tertawa ketika melihat hal itu.
Lebih lanjut Megawati meminta rakyat untuk mengasihani Jokowi sebagai pemimpin negara saat ini. Megawati menekankan Jokowi tengah fokus mengurusi negara hingga postur badannya tampak tambah kurus.
"Presiden kita itu, tadi kan itu, 'Pak Jokowi!' kan itu. Banyak kan, saya lihat. 'Oh Pak Jokowi itu surveinya tinggi'. Saya cuma ketawa aja kalau udah ngelihat itu. Boleh, idola itu namanya," kata Megawati.
"Permasalahannya juga, kasihanin dong, badannya kan makin kering ya. Makin kurus, lho. Karena ininya pusing lho. Urusin negoro. Negoro ini susah lho diurus," kata Megawati.
Megawati kemudian menambahkan kalimatnya itu tak bermaksud bernada provokasi. Dia menegaskan, para kepala desa yang hadir di lokasi acara itu mesti guyub di desanya masing-masing.
"Jangan satu, ya, terprovokasi. Ini Ibu bilang banget. Provokasi sama provokator itu beda. Kebayang nggak, jadi guyub di desa masing-masing," katanya.
Baca Juga : Pemdes Karangtalun Berikan Pelatihan Batik Ecoprint, Ini Harapan Kepala Desa
Sebelumnya, Ketua Apdesi Surta Wijaya meminta pemerintah menaikkan alokasi dana desa menjadi 10 persen di APBN. Surta menjelaskan, pihaknya mengusulkan penambahan anggaran dana desa menjadi 10 persen bertujuan untuk mempercepat berbagai jenis pembangunan di desa.
Mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, penanganan stunting dan gizi buruk, hingga pengentasan rumah kumuh. Saat ini, kata Surta, setiap desa menerima dana desa sekitar Rp 1 miliar per tahun. "(Jumlahnya) sudah cukup bagus, tapi ke depan harapan saya harus lebih baik," ujarnya.
Acara peringatan Sembilan Tahun Undang-Undang Desa bertajuk 'Membangun Indonesia dari Desa' ini digelar oleh Apdesi, DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas). Mereka memperingati UU Desa yang disahkan menjadi undang-undang pada 15 Januari 2014.
Mereka menyuarakan tiga isu dalam acara itu, yakni 10 persen APBN dialokasikan untuk Dana Desa, menolak penundaan pemilihan kepala desa (pilkades) 2023, dan menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa Nasional. Apdesi dalam pertemuan terakhir pernah menyuarakan agar masa jabatan Presiden Jokowi bisa tiga periode.
