JATIMTIMES - Bupati Malang HM. Sanusi meminta kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang maupun stakeholder lainnya untuk dapat terlibat aktif dalam setiap tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2027.
Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Malang itu menyampaikan, apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembahasan Musrenbang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2027. Menurut Sanusi, kehadiran para peserta dinilai memiliki arti penting dalam memaksimalkan penjaringan aspirasi masyarakat, sekaligus melakukan inventarisasi berbagai permasalahan riil atau nyata yang terjadi di Kabupaten Malang.
Baca Juga : Selama Lebaran, Bupati Jember Instruksikan Seluruh Camat Pastikan Warganya Tak Ada yang Kelaparan
"Saya sampaikan bahwa Musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2027 ini memiliki arti yang sangat penting sebagai wadah untuk melakukan sinkronisasi, sinergi, dan integrasi berbagai kepentingan, baik bagi para pemangku kepentingan pembangunan maupun unsur kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Malang, Malang Raya, regional Jawa Timur, hingga tingkat nasional," ungkap Sanusi, Senin (16/3/2026).
Selain itu, menurut Sanusi, pemaparan arah kebijakan dari Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang Erny Fatma Setyoharini, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai sangat membantu dalam proses pembahasan Musrenbang RKPD Kabupaten Malang Tahun 2027.
"Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Malang diharapkan memberikan perhatian serius serta terlibat aktif dalam setiap tahapan Musrenbang RKPD Tahun 2027, agar perencanaan dan penganggaran partisipatif dapat terwujud, sehingga pembangunan ke depan semakin terarah, terukur dan akuntabel," tegas Sanusi.
Terlebih lagi, untuk RKPD Kabupaten Malang Tahun 2027 mengusung tema "Penguatan Ekonomi melalui Pemantapan Ekonomi Lokal Sektor Unggulan dan Penguatan Sumber Daya Manusia dalam rangka Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat" memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Malang.
"Megingat secara substansial, RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Secara formal, RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan R-APBD Tahun 2027. Secara operasional, RKPD memuat arahan peningkatan kinerja pelayanan oleh Perangkat Daerah. Sementara itu, secara faktual RKPD menjadi instrumen evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah pada tahun 2027," beber Sanusi.
Lebih lanjut, Sanusi mengatakan, bahwa perencanaan pembangunan yang dirancang bersama-sama ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi atas permasalahan yanh terjadi saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi tantangan di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, diperlukan kepekaan semua pihak terhadap berbagai persoalan pembangunan, yang disertai dengan komitmen kuat untuk menangani permasalahan tersebut secara komprehensif, inovatif, berkelanjutan dan terintegrasi melalui pendekatan kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan.
"Penguatan desentralisasi pembangunan kewilayahan serta program-program inovatif di Kabupaten Malang diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara perangkat daerah dan para pemangku kepentingan, sehingga berbagai terobosan yang dilakukan dapat menjawab keterbatasan serta menghasilkan perencanaan pembangunan yang strategis dan tepat sasaran," pungkas Sanusi.
