JATIMTIMES – Kota Malang tumbuh sebagai ruang pertemuan masyarakat dari berbagai daerah dan latar belakang. Statusnya sebagai kota pendidikan membuat mobilitas penduduk berlangsung tinggi, dengan beragam kelompok masyarakat hidup dan berinteraksi dalam ruang yang sama.
Keragaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan. Perbedaan latar belakang dan cara pandang semakin mudah berhadapan ketika interaksi masyarakat tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga melalui ruang digital.
Baca Juga : Terbukti Langgar Kode Etik, Keanggotaan dan Gelar Wakil 1 Raka Jatim Tio Ferdian Dicabut Tidak Hormat
Polarisasi di ruang digital pun berpotensi memengaruhi hubungan sosial di dunia nyata. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema “Merawat Bhinneka Tunggal Ika, Memperkuat Persatuan Bangsa di Tengah Polarisasi Ruang Digital” di Cafe Jeep, Selasa (11/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai elemen masyarakat, termasuk Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setiyo Pambudi dan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Sejumlah persoalan sosial yang muncul di tengah masyarakat turut dibahas, mulai dari kekerasan, kemerosotan moral, kepedulian lingkungan hingga keamanan.
Danang mengatakan, heterogenitas Kota Malang menjadi kekuatan ketika berbagai kelompok masyarakat mampu menemukan tujuan yang sama. Menurutnya, keberagaman tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan modal untuk membangun kepedulian bersama.
“Ini kebetulan di bulan Agustus, hari kemerdekaan, berbicara tadi Kota Malang ini kan sangat heterogen. Kelompok masyarakat, kemudian sumber warganya juga sangat heterogen. Nah, kita samakan visi, kita bahas apa permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Malang ini untuk mewujudkan Malang yang semakin baik ke depannya,” kata Danang.
Ia menyebut mobilitas masyarakat di Kota Malang juga membawa tantangan tersendiri. Sebagai kota pendidikan, masyarakat yang datang dan pergi membawa latar belakang serta persoalan yang beragam.
Kondisi tersebut, menurut Danang, membutuhkan kepedulian dan kontrol sosial dari masyarakat. Sebab, persoalan keamanan maupun sosial tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat. “Imbauan kami adalah kontrol sosial dari seluruh warga Kota Malang untuk bersama-sama tadi bisa mereduksi,” ujarnya.
Danang menambahkan, berbagai masukan yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi bahan evaluasi, termasuk bagi dirinya yang baru menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota. Ia menyebut persoalan yang disampaikan masyarakat perlu dipetakan agar dapat ditindaklanjuti.
Komunikasi dengan masyarakat juga akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan di lingkungan warga. Salah satunya dengan menyambangi Pos Kamling bersama Forkopimda sekaligus menyerap persoalan yang berkembang di masyarakat.
Baca Juga : Berangkatkan LBB, Mas Dhito Selipkan 2 Pesan Krusial
Sementara itu, Wahyu menilai pertemuan lintas kelompok seperti FGD tersebut penting karena membuka ruang komunikasi secara langsung. Menurutnya, selama ini sebagian persoalan lebih banyak disampaikan masyarakat melalui media sosial maupun aplikasi pesan.
“Beberapa hal ini kan akhirnya menjadi nyambung. Ada permasalahan yang mungkin tidak diketahui, akhirnya menjadi jelas dan permasalahannya juga ada dan insya Allah akan ada solusi,” kata Wahyu.
Ia mencontohkan persoalan penerangan jalan yang tertutup pepohonan. Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian publik dan telah ditangani Pemkot Malang.
Namun, Wahyu mengakui tidak seluruh laporan masyarakat dapat diselesaikan secara bersamaan. Banyaknya pengaduan harus diimbangi dengan ketersediaan armada dan tenaga, sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap.
“Insya Allah semua bertahap, hanya karena yang mengajukan kan banyak. Nah, nanti kita akan kelola,” pungkasnya.
Di tengah masyarakat yang semakin beragam dan ruang digital yang semakin terbuka, tantangannya bukan sekadar menjaga perbedaan tetap ada. Yang lebih penting adalah memastikan perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi jarak sosial yang mengganggu kehidupan bersama di Kota Malang.
