JATIMTIMES – Fraksi PPP-PSI DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk lebih memperhatikan pemerataan pembangunan. Fraksi gabungan ini menyoroti masih banyaknya infrastruktur dasar yang rusak di kawasan Madura, Tapal Kuda, Mataraman, hingga wilayah selatan Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi PPP-PSI, Erick Komala, menegaskan bahwa alokasi Belanja Daerah dalam Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) TA 2026 yang mencapai Rp29,86 triliun harus dirasakan manfaatnya secara merata dan tidak sentralistis di wilayah Surabaya Raya saja.
Baca Juga : Anggaran Kebencanaan Kota Malang Disorot, Dewan: Mitigasi Bencana Tak Bisa Menunggu
"Pengamatan kami, jalan rusak, sekolah rusak, dan Puskesmas yang kosong tanpa dokter masih banyak ditemui di wilayah Madura, Tapal Kuda, dan Mataraman. Pemprov Jatim harus mengalokasikan anggaran khusus pemerataan agar tambahan APBD benar-benar dirasakan rakyat kecil," ujar Erick dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, belum lama ini.
Erick menambahkan, pemerataan anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, perbaikan fasilitas umum, serta perkuatan modal bagi UMKM, petani, dan lingkungan pesantren/madrasah. Untuk menyokong pos anggaran tersebut, Fraksi PPP-PSI mengusulkan adanya pemangkasan pada kegiatan-kegiatan non-prioritas.
"Kami mendorong adanya efisiensi tajam pada anggaran perjalanan dinas, studi banding, seminar, dan acara seremonial. Dialihkan saja ke program bantuan sosial produktif dan perbaikan fasilitas publik yang berdampak langsung pada masyarakat," tegasnya.
Selain masalah pemerataan pembangunan, Fraksi PPP-PSI memberikan serangkaian catatan kritis terkait sektor pendapatan daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Erick mempertanyakan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam P-APBD 2026 sebesar Rp17,63 triliun yang dinilai justru lebih rendah dibanding realisasi PAD tahun 2025 yang mencapai Rp18,44 triliun.
"Padahal Pemprov telah menerapkan Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Kami mengingatkan agar upaya mengejar target pendapatan daerah tidak dilakukan dengan meningkatkan beban pajak dan retribusi yang memberatkan rakyat," kata Erick.
Dalam hal optimalisasi pendapatan, fraksi ini mendesak peningkatan kontribusi dividen BUMD seperti Bank Jatim, PT PWU, PT JGU, dan PT Jamkrida agar melampaui capaian tahun sebelumnya. Secara khusus, PPP-PSI mendesak pemenuhan persyaratan bagi PT Petrogas Jatim Utama (PJU) untuk segera melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.
Baca Juga : Gelontorkan Rp1 Miliar ke 4 Desa, Pemkot Batu Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Olahraga
Sementara bagi anak perusahaan BUMD yang terus mencatatkan kinerja keuangan negatif, Erick meminta langkah tegas berupa restrukturisasi, merger, divestasi, hingga pembubaran agar tidak terus menyedot dan membebani fiskal daerah.
Fraksi PPP-PSI mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim untuk menyusun perencanaan belanja secara realistis mengingat sisa waktu efektif anggaran TA 2026 tinggal empat bulan. Hal ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya skenario under-spending yang berulang serta menghindari penumpukan eksekusi belanja modal di akhir tahun.
