JATIMTIMES - Kota Malang didorong menjadi leading sector bagi kabupaten/kota lain di Jawa Timur dalam pelaksanaan program pemenuhan hak anak. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, Toar Mangaribi, dalam Workshop Tindak Lanjut Rekomendasi Pelaporan Konvensi Internasional Hak Anak di Kota Malang, Senin (15/9/2025).
Bukan tanpa alasan dorongan tersebut muncul bagi Kota Malang. Menurutnya, Kota Malang memiliki potensi kuat karena sudah banyak organisasi anak yang terbentuk dan berjalan aktif, salah satunya dengan predikat Kota Ramah Anak tingkat Nindya yang sudah didapat Kota Malang.
Baca Juga : Kabupaten Magetan Raih Juara 2 Kategori Kelembagaan Syariah di Fesyar Jatim 2025
“Malang sudah luar biasa, sudah banyak organisasi yang dibangun untuk anak. Tinggal bagaimana prosesnya, kelanjutannya, dan konsistensinya. Karena itu, Malang bisa menjadi medium atau klaster untuk membawahi kabupaten-kabupaten di sekitarnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan workshop ini merupakan bagian dari penyusunan laporan ke PBB terkait kondisi perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Terlebih untuk memotret bagaimana Indonesia dalam memenuhi hak anak.
“Kita ingin memotret apakah Indonesia, khususnya Malang dan Jawa Timur, sudah ramah anak. Hasilnya nanti akan dibawa ke PBB,” imbuhnya.
Meski begitu, ia tak memungkiri masih ada sejumlah tantangan. Banyak program sudah disusun, namun terkendala pelaksanaan di lapangan, salah satunya karena faktor teknis dan pendanaan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan timeline program serta alokasi anggaran yang jelas. Tidak terkecuali pengalokasian anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi jika memang diperlukan.
Lebih jauh, ia juga menyoroti persoalan mendasar perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Ia menyebut masih banyak anak yang terpaksa bekerja di jalanan, menjadi pengamen, atau dieksploitasi untuk mencari nafkah.
“Pemenuhan, penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak anak sangat penting. Tidak hanya keluarga, masyarakat luas juga harus menghormati hak-hak anak,” tegasnya.
Ke depannya, Kemen HAM bersama berbagai pihak berkomitmen untuk mendorong lahirnya inovasi dalam merancang berbagai program terkait hak pemenuhan anak. Termasuk penyediaan layanan pengaduan seperti call center agar masyarakat bisa lebih responsif terhadap persoalan anak.
Baca Juga : Dari Amangkurat II hingga Perisai Terakhir Amangkurat III: Jejak Ingabehi Katawangan, Penguasa Kediri
“Kami juga akan menggandeng akademisi, pelaku bisnis, korporasi, civil society, pemerintah, dan media untuk bersama-sama menyuarakan hak-hak anak,” pungkasnya.
Hal itu direspon positif oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Menurut Asisten I Setda Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Pemkot Malang dalam memperhatikan hak anak yang telah dilakukan melalui berbagai program.
"Komitmen itu akan diwujudkan melalui berbagai program berbasis APBD. Tentu hal ini menjadi kebanggaan, karena jika Kota Malang ditetapkan sebagai pilot project, maka otomatis akan menjadi barometer bagi daerah lain," jelas Ida.
Namun demikian, menurutnya hal tersebut tidak lantas berdiam diri. Artinya, Kota Malang masih harus berbenah dan memantapkan diri untuk memperkuat program-program pemenuhan hak anak.
"Sebagai barometer, Kota Malang perlu memantapkan diri dengan memperkuat kerja sama lintas stakeholder. Sinergi ini menjadi kunci agar posisi Malang semakin kokoh dalam menjalankan peran sebagai rujukan pemenuhan hak anak di Jawa Timur," pungkasnya.
