JATIMTIMES - Sedikitnya ada 80 ribu lampu untuk penerangan jalan yang tersebar di Kabupaten Malang. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 13 ribu di antaranya yang resmi sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus Pajak dan Retribusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pansus DPRD) Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok menyebut, sedikitnya ada 80 ribu lampu untuk penerangan jalan yang tidak dilengkapi meteran di Kabupaten Malang.
Baca Juga : Inilah 5 Crypto Layer-1 Solid untuk Investasi Jangka Panjang di 2025
Dampaknya, pengeluaran biaya pembayaran tarif listrik tersebut ditanggung oleh Pemkab Malang. Di mana, angka yang harus dibayarkan oleh pemerintah tersebut tembus hingga sekitar Rp 40 miliar dalam setahun.
Temuan tersebut disampaikan Zulham usai memimpin Rapat Pansus DPRD Kabupaten Malang pada Rabu (12/11/2025). Yakni dengan agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Berangkat dari temuan Pansus PDRD Dewan Kabupaten Malang itulah, JatimTIMES kemudian menelusuri datanya di lapangan. Hasilnya, sekitar 80 ribu lampu penerangan jalan yang dimaksud dewan legislatif tersebut bisa jadi ialah lampu yang dipasang swadaya, bukan aset pemerintah. Namun, lokasinya memang sebagian disebut berada di kawasan PJU.
Kondisi di lapangan itulah yang kemudian sering dianggap lampu untuk penerangan di jalan-jalan tersebut sebagai aset PJU. Padahal, bukan berada di bawah kewenangan Pemkab Malang.
Secara angka, PJU yang resmi menjadi aset Pemkab Malang tersebut berjumlah sekitar 13 ribu unit. Sedangkan sekitar 67 ribu unit sisanya, bisa jadi merupakan lampu yang dipasang swadaya termasuk oleh masyarakat namun terpaksa ditanggung pemerintah.
Temuan JatimTIMES tersebut juga turut terkonfirmasi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Malang Khairul Isnadi Kusuma. "Kami ingin meluruskan informasi bahwasanya yang dipermasalahkan sebenarnya bukan PJU, tetapi lampu-lampu yang dipasang oleh masyarakat, namun lokasinya berada di penerangan jalan (PJU)," ujarnya kepada JatimTIMES, Kamis (13/11/2025) malam.
Baca Juga : Kemenhub Siapkan Skema Atasi Tumpukan Kendaraan di Pelabuhan Ketapang
Pejabat publik yang akrab disapa Oong ini menyebut, jumlah PJU yang menjadi aset Pemkab Malang sejumlah 13 ribu unit. Yakni yang tersebar pada 1.317.600 meter atau 1.317,60 kilometer.
"Untuk semua PJU di Kabupaten Malang sudah memiliki IDPEL atau Identitas Pelanggan (Listrik PLN) dan termeterisasi. PJU yang telah memiliki IDPEL tersebut sejumlah 13.176 titik atau unit," bebernya.
Jika merujuk pada data tersebut, artinya sekitar 67 ribu unit dari hasil temuan Pansus PDRD Dewan Kabupaten Malang itulah yang disebut tidak dilengkapi meteran. Alias tidak menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malang.
"Sehingga yang belum termeterisasi merupakan kewenangan PLN. Akan tetapi, mulai tahun depan (2026) untuk lampu-lampu yang belum di meterisasi akan ditertibkan oleh PLN," pungkas Oong.
