JATIMTIMES - Upaya mengejar optimalisasi pendapatan daerah terus digencarkan Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Salah satu langkah yang kini menjadi sorotan publik adalah operasi gabungan atau opsgab yang digelar di sejumlah titik Kota Malang.
Tidak hanya menertibkan administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), kegiatan ini juga dikemas sebagai ruang edukasi bagi para wajib pajak.
Baca Juga : Bupati Fawait Tegaskan Kemandirian Fiskal dan Percepatan Program Prioritas dalam Paripurna DPRD Jember
Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pajak Daerah Bapenda Kota Malang Syarif Hidayat menjelaskan bahwa pelaksanaan opsgab melibatkan sejumlah instansi sekaligus. Mulai Bapenda Kota Malang, Samsat Malang Kota, Dinas Perhubungan Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur, Jasa Raharja hingga kepolisian.
“Operasi gabungan yang diselenggarakan oleh Samsat Malang Kota ini melibatkan Bapenda Kota Malang, Dishub Provinsi, Jasa Raharja dan juga kepolisian. Jadi, selain pengecekan surat-surat kendaraan, kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar taat pajak,” jelas Syarif.
Ia menegaskan bahwa petugas tidak hanya menindak pelanggaran di lapangan. Edukasi menjadi bagian penting, terutama bagi pengendara yang kedapatan menunggak pajak. “Petugas kami membantu menunjukkan surat kendaraan yang sudah mati dan mengimbau agar segera melakukan pembayaran,” katanya.
Bapenda juga memastikan kemudahan pembayaran PKB dan BBNKB dapat diakses masyarakat melalui berbagai program jemput bola. Mulai Sobo RW, Sambang Kelurahan, Sambang Perumahan hingga program Sambang Wilayah. Seluruh kegiatan itu menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat.
“Selain itu, kalau dari Samsat Kota itu kunjungan wilayah yang mekanismenya hampir sama, menyapa masyarakat secara langsung agar lebih paham pentingnya taat pajak,” ucapnya.
Setiap hari, sebanyak 20 hingga 25 petugas Bapenda diterjunkan ke lapangan untuk menyampaikan surat pemberitahuan hingga imbauan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Tak hanya terkait PKB, tetapi juga jenis pajak daerah lainnya.
Baca Juga : Hadiri Gelar Kreasi Seni dan Prestasi Insan Pendidikan, Bupati Malang: Wujudkan Sekolah Unggul
“Kami juga mengantarkan surat pemberitahuan dan imbauan bagi wajib pajak yang masih memiliki tunggakan,” ungkapnya.
Sementara untuk Opsgab, pelaksanaannya dilakukan secara periodik sesuai koordinasi dengan Samsat Malang Kota. “Biasanya satu bulan sekali, kadang bisa dua kali. Kami menunggu surat dari Samsat dan siap berkolaborasi kapan pun dibutuhkan,” imbuhnya.
Pemkot Malang berharap kolaborasi lintas instansi dalam opsgab dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap kewajiban pajak kendaraan. Pada akhirnya, kepatuhan ini diharapkan mendorong pertumbuhan pendapatan daerah yang akan kembali digunakan untuk pembangunan Kota Malang.
