JATIMTIMES – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan mengingatkan para kepala daerah agar tidak bersikap pasif apalagi meninggalkan wilayahnya ketika bencana melanda. Menurutnya, situasi darurat menuntut kehadiran pemimpin yang memiliki kepekaan, empati, serta kemampuan bergerak cepat di tengah krisis.

Legislator Partai Golkar dari daerah pemilihan Jawa Timur V tersebut menegaskan, bencana tidak bisa ditangani dengan pendekatan administratif semata. “Kepala daerah harus punya sense of crisis. Apalagi saat wilayahnya ditimpa bencana. Empati terhadap publik itu wajib,” kata Irawan, dilansir Podcast Ngegas, Selasa, (16/12). 

Baca Juga : RI Dikepung Tiga Siklon, Ini Daftar Wilayah Terdampak Hujan Ekstrem dan Gelombang Tinggi

Irawan mencontohkan kasus Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang diketahui melakukan perjalanan umrah saat wilayahnya tengah terdampak bencana. Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menjatuhkan sanksi merupakan keputusan yang tepat.

Menurut Irawan, sanksi tersebut sebagai peringatan bagi kepala daerah lain agar tidak bersikap dingin dalam menghadapi krisis di wilayahnya masing-masing.

“Dengan keterbukaan informasi seperti sekarang, publik bisa menilai langsung kinerja kepala daerah. Siapa pun yang diberi mandat rakyat harus hati-hati dalam bekerja dan mengambil kebijakan,” ujarnya.

Lebih jauh, Irawan menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh dipersempit hanya sebagai urusan prosedur teknis dan administrasi pemerintahan. Menurutnya, ada nilai kemanusiaan dan solidaritas yang harus dikedepankan.

“Ini bukan sekadar soal prosedur. Ini soal kesadaran dan solidaritas antar-manusia,” katanya.

Ia juga menepis alasan klasik minimnya anggaran yang kerap dijadikan pembenaran lambannya penanganan bencana. Irawan menilai, negara sudah memiliki instrumen yang cukup, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Saat ini ada BNPB di pusat dan BPBD di daerah. Jadi tidak bisa berlindung di balik alasan anggaran,” cetusnya.

Meski demikian, Irawan mengakui bahwa skala bencana di sejumlah wilayah seperti Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat tergolong besar dan membutuhkan dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat.

Ia memastikan DPR tidak akan menutup mata terhadap kondisi tersebut. “Kami akan berikan dukungan politik di Senayan. Setelah rehabilitasi berjalan, baru kita bahas tambahan fiskal,” ujar Irawan.

Menurutnya, pada tahap rehabilitasi, kepala daerah harus mampu menentukan skala prioritas dengan cermat mengingat keterbatasan anggaran.

“Kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, hunian sementara, serta layanan kesehatan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Irawan juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi dalam penanganan bencana. Ia menyinggung adanya beberapa kabupaten/kota yang sempat mengeluarkan surat pernyataan tidak sanggup menangani bencana.

“Ke depan, jangan ada lagi surat seperti itu. Begitu dipublikasikan, kesannya kepala daerah lari dari tanggung jawab,” kritiknya.

Baca Juga : Jember Dilanda Banjir, Ratusan Rumah Terdampak, Gus Fawait Kaget Ada Perumahan Berdiri di Bantaran Sungai

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan meninggalkan daerah yang sedang dilanda bencana.
“Tidak mungkin daerah ditinggalkan. Tidak mungkin pemerintah pusat lepas tangan,” katanya.

Irawan menambahkan, dalam sepekan Presiden Prabowo telah dua kali turun langsung ke lokasi bencana. Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga juga ikut hadir di lapangan. “Ini seharusnya jadi teladan bagi kepala daerah agar tidak lamban bertindak,” ujarnya.

Selain kesiapsiagaan lapangan, Irawan menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dalam pengambilan kebijakan. Kepala daerah diminta aktif membaca prediksi cuaca dan kebencanaan dari BMKG maupun kajian lembaga riset lainnya.

“Supaya kebijakan yang diambil well prepared sejak awal. Agar bencana tidak menimbulkan banyak korban,” katanya.

Ia mencontohkan Jepang yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, namun mampu menekan jumlah korban melalui sistem mitigasi yang kuat dan terencana.
“Bencana tidak bisa dicegah, tapi dampaknya bisa diminimalisir,” tambahnya.

Dalam penjelasan lanjutan, Irawan menegaskan bahwa saat ini fokus pemerintah masih berada pada tahap rehabilitasi, sebelum masuk ke fase rekonstruksi.

“Nanti kita fokus ke sana setelah kemudian masa rehabilitasi itu selesai. Itu adalah tahapan pembangunan infrastruktur kembali, menormalkan kondisi seperti sebelum bencana, itu masuk dalam tahapan rekonstruksi,” jelasnya.

Ia menambahkan, Komisi II DPR terus mendorong Kementerian Dalam Negeri agar mampu membaca prioritas kebutuhan daerah terdampak.

“Kami tahu mana yang prioritas atau mana yang menjadi kebutuhan daerah tersebut. Misalnya terkait sandang, pangan, hunian sementara, air, hingga listrik yang terus didorong oleh Kementerian ESDM melalui PLN dan Pertamina,” ujarnya.

Menurut Irawan, percepatan penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat, dan berbasis prioritas yang jelas.

“Dan memang saya melihat, ada satu proses birokratisasi yang harus kita koreksi dari penanggulangan bencana ini, agar masyarakat publik tidak salah mengartikan,” pungkas Irawan.