Jatim Times Network Logo
Poling Pilkada 2024 Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Poling Pilkada 2024
Politik

PSI Akui Ada Manuver di Balik Sikap Abstain LKPJ, Tetap Dukung Wahyu-Ali

Penulis : Riski Wijaya - Editor : A Yahya

28 - Jul - 2026, 19:51

Placeholder
ilustrasi.(Foto: Istimewa).

JATIMTIMES - Keputusan Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang memilih abstain terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 memunculkan tanda tanya. Sikap itu menjadi sorotan lantaran PSI merupakan bagian dari koalisi pemenangan Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin, pada Pilkada 2024.

Di tengah munculnya berbagai spekulasi politik, PSI tidak menampik adanya manuver di balik sikap tersebut. Namun, Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang Donny Victorius menegaskan bahwa manuver yang dimaksud bukan untuk menggeser dukungan politik, melainkan sebagai "manuver positif" dalam menjalankan fungsi fraksi.

Baca Juga : Atasi Banjir Tahunan Tuban, Ony DPRD Jatim Desak Pembangunan Infrastruktur Pengendali

"Manuver itu harus dicatat sebagai manuver yang positif. Ingat ya, PSI adalah pendukung Pemerintah Kota Malang saat ini, di mana ada Mas Ali Muthohirin yang menjadi wakil wali kota," kata Donny.

Pernyataan itu menarik perhatian karena Ali Muthohirin sendiri merupakan kader PSI yang kini menjabat sebagai Wakil Wali Kota Malang. Di sisi lain, Fraksi NasDem-PSI justru memilih tidak menyatakan menerima maupun menolak laporan pertanggungjawaban APBD yang diajukan pemerintah yang turut didukung partainya.

Keputusan abstain tersebut sekaligus menempatkan Fraksi NasDem-PSI sebagai satu dari lima fraksi di DPRD Kota Malang yang tidak memberikan sikap menerima ataupun menolak Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Kondisi itu memunculkan tafsir adanya dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif.

Meski demikian, Donny memastikan sikap abstain tidak dapat dimaknai sebagai berubahnya arah politik PSI terhadap pemerintahan Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin. Menurutnya, dukungan partai tetap utuh meski fraksi menyampaikan kritik dan koreksi.

"Kami pasti akan mendukung apa pun bentuknya. Walaupun nanti kemudian ada kritikan, ada koreksi-koreksi secara fakta itu wajar sebagai bentukan fraksi. Tapi kami tetap berada pada posisi mendukung Pemerintah Kota Malang. Itu dari PSI," ujarnya.

Donny menjelaskan, keputusan abstain merupakan hasil kesepakatan bersama di Fraksi NasDem-PSI. Bahkan, ia mengungkapkan PSI memiliki sikap berbeda apabila keputusan fraksi saat itu mengarah pada penolakan.

"Kalau seandainya kemudian NasDem menyatakan menolak, kami dari PSI tetap akan memberi catatan bahwa kami PSI tidak menolak. Tapi karena kemudian abstain, ya sudah kita sepakati bersama. Itu namanya keputusan fraksi," tuturnya.

Baca Juga : Pemkot Batu Minta Seluruh SKPD Prioritaskan Produk UMKM Lokal untuk Konsumsi Agenda Kedinasan

Ia menegaskan, alasan utama lahirnya sikap abstain bukan dipicu persoalan dukungan politik, melainkan komunikasi antara legislatif dan eksekutif yang dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, berbagai masukan DPRD selama ini lebih sering dijawab secara normatif tanpa didahului komunikasi yang memadai.

"Intinya lebih kepada komunikasi politik antara legislatif sama eksekutif. Kalau ada komunikasi politik yang baik, sebelum dijawab 'diperhatikan', sebelumnya sudah ada komunikasi dulu secara politik. Itu lebih nyaman," pungkasnya.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin yang juga merupakan kader PSI mengaku menerima keputusan fraksi tersebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan DPRD. Menurutnya, sikap abstain tidak berdampak pada hubungan politik, tetapi menjadi evaluasi moral bagi Pemerintah Kota Malang.

Ali menilai abstain justru menjadi pengingat agar pemerintah memperbaiki berbagai kebijakan yang dinilai masih memiliki kekurangan. Karena itu, ia mengaku tidak mempersoalkan sikap Fraksi NasDem-PSI yang memilih tidak menyatakan menerima maupun menolak Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

"Mungkin ada kebijakan-kebijakan yang harus kami perbaiki karena abstain ini bagian dari pukulan moral bagi kami untuk memperbaiki. Dampaknya ya dampak moral bagi kami di Pemerintah Kota Malang, baik individu wali kota, wakil wali kota maupun perangkat daerah. Dan tentu ini menjadi obat yang baik bagi masyarakat Kota Malang dan kami," ujar Ali.


Topik

Politik fraksi nasdem psi psi kota malang donny victorius lkpj wali kota wahyu hidayat



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Lamongan Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Riski Wijaya

Editor

A Yahya

Politik

Artikel terkait di Politik