JATIMTIMES – Defisit tenaga pendidik jenjang SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang memicu keprihatinan serius dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Puguh Wiji Pamungkas. Ia mendesak Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim segera merombak tata kelola manajemen kepegawaian agar krisis guru tidak meluas dan merusak kualitas pembelajaran.
Berdasarkan data terbaru, SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang saat ini mengalami kekurangan sekitar 200 guru, dengan rincian 120 guru untuk jenjang SMK dan 80 guru untuk SMA. Kebutuhan paling krusial berada pada formasi guru Bimbingan Konseling (BK) dan Pendidikan Agama Islam (PAI).
Baca Juga : Jelang HUT RI, Disperindag Tulungagung Geber Pasar Murah di Desa Domasan Kalidawir
“Data terbaru menyampaikan bahwa SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang saat ini mengalami kekurangan kurang lebih 200 guru. Dua kategori yang cukup mendesak adalah guru BK dan guru Pendidikan Agama Islam,” ujar Puguh, Kamis (13/8/2026).
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya tersebut menilai, fenomena ini merupakan cerminan lambannya perencanaan dinas dalam mengantisipasi gelombang pensiun guru ASN. Rekrutmen pengadaan pegawai yang terlambat memaksa pihak sekolah mengambil opsi instan dengan merekrut tenaga honorer.
“Kalau kita cermati, kekurangan guru ini timbul karena kurang bagusnya manajemen kepegawaian. Jumlah guru yang pensiun terus bertambah, sementara rekrutmen guru ASN tidak dilakukan atau terlambat,” tegas Puguh.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini menambahkan, ketergantungan pada guru honorer bukanlah solusi permanen. Bahkan di beberapa lokasi, kondisi ini memicu beban finansial baru bagi masyarakat.
“Konsekuensinya sekolah harus mengangkat guru honorer. Ini juga bukan menjadi solusi yang permanen,” imbuh pria yang juga dikenal sebagai tokoh muda Malang Raya ini.
“Kita jumpai juga di lapangan penarikan sumbangan kepada wali murid yang mengatasnamakan untuk menggaji guru honorer. Kenapa itu dilakukan, padahal sebenarnya ruang untuk pengangkatan ASN sebagai pengganti guru-guru yang sudah pensiun itu sebenarnya bisa dilakukan," sambungnya.
Guna menghentikan siklus masalah tahunan ini, Puguh mendorong Dindik Jatim melakukan pemetaan kebutuhan guru secara presisi di seluruh wilayah Malang Raya. Langkah terukur dibutuhkan mulai dari pemetaan pensiun, detail mata pelajaran yang kosong, hingga jadwal rekrutmen.
“Harus segera dilakukan tindakan yang serius. Data dari sekian banyak SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Malang, bahkan mungkin di Malang Raya, berapa kekurangan gurunya, kapan harus dilakukan rekrutmen ASN, dan bagaimana langkah-langkahnya,” paparnya.
Baca Juga : Tri Hariadi Dilantik sebagai Sekda Tulungagung, Ini Harapan Bupati
Di samping itu, Puguh memberikan apresiasi atas pengabdian para guru honorer dan meminta pemerintah memberikan porsi prioritas bagi mereka dalam seleksi ASN maupun PPPK.
“Saya sepakat jika yang didorong untuk menjadi PPPK ataupun ASN adalah mereka yang selama ini sudah dipekerjakan sebagai guru honorer. Apa pun itu, mereka sudah berjasa,” tandasnya.
Ia berharap Pemprov Jatim bergerak cepat agar hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan berkualitas tidak dikorbankan.
“Secara umum, ini harus segera dilakukan langkah yang cepat dan progresif oleh Dinas Pendidikan supaya ketidaktersediaan guru ini bisa segera ditangani dan diatasi,” pungkas Puguh.
