JATIMTIMES - Kota Malang tengah bersiap menuju status Kota Metropolitan. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin menilai langkah tersebut harus disambut dengan optimisme, namun juga disertai kesiapan matang di berbagai sektor.
“Potensi kenaikan status ini tentu harus kita sambut dengan optimisme. Artinya, dengan status kota metropolitan, tentu akan meningkatkan value dari Kota Malang. Tapi harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, pelayanan publik, dan transportasi umum,” ujar Anas, Kamis (6/11/2025).
Baca Juga : Program Makan Bergizi Gratis Banyuwangi Diperluas dengan Beroperasinya Dapur SPPG Kedayunan
Menurutnya, image kota metropolitan harus sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan. Meski perkembangan Kota Malang cukup pesat, ia mengakui masih banyak indikator yang perlu dipenuhi agar layak menyandang status tersebut.
“Kalau bicara ideal, tentu belum. Banyak indikator yang perlu kita lengkapi, seperti kualitas jalan, lalu lintas, drainase, hingga transportasi publik. Semua harus terus direvitalisasi agar sesuai indikator kota metropolitan,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Anas menekankan pentingnya efisiensi dan kreativitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada pelaksanaannya, Pemkot Malang juga harus membuka ruang untuk berkolaborasi dengan pihak swasta dan investor.
“Kita harus kreatif. Harus banyak skema yang dibenahi, termasuk penetapan skala prioritas pembangunan. Pemerintah juga perlu membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta dan investor,” katanya.
Selain infrastruktur, Anas juga menyoroti soal pemerataan pembangunan antarwilayah. Menurutnya, tata ruang kota Malang perlu dikaji ulang agar pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur tidak hanya terkonsentrasi di pusat kota.
“Menurut saya, yang paling urgen adalah penataan kota. Pemerataan pembangunan belum sesuai, masih banyak spot di wilayah pinggiran yang perlu diperhatikan,” tegasnya.
Baca Juga : Syarat Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan 2025, Cek Cara Daftar dan Ketentuannya
Terkait rencana percepatan pembangunan underpass Sabilillah yang sempat diusulkan Dinas PUPR, Anas menyatakan dukungannya. Dengan catatan dengan tetap memperhatikan kemampuan APBD saat ini.
“Kami mendukung. Tapi harus realistis dengan kemampuan APBD saat ini. Pemerintah kota harus lebih kreatif mencari skema pendanaan lain, tidak harus bergantung pada APBD,” ujarnya.
Ia menambahkan, peluang itu bisa diwujudkan jika Pemkot Malang mampu mengambil langkah strategis dan mengusulkan proyek ke APBN.
“Kalau langkah itu diambil secara serius, saya yakin proyek-proyek besar seperti underpass bisa terwujud,” pungkas Anas.
