JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar mulai menata arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2026 dengan menekankan efisiensi belanja, penguatan pendapatan asli daerah (PAD), serta pembangunan sektor ekonomi produktif.
Kerangka strategi tersebut disampaikan Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar dengan agenda penyampaian tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD 2026, Senin (17/11/2025).
Baca Juga : Paripurna APBD 2026: DPRD–Pemkot Blitar Satu Suara Dorong Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Produktif
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kota Blitar dr Syahrul Alim itu menjadi tahapan penting menuju finalisasi APBD 2026. Syahrul mengatakan kepada wartawan seusai sidang bahwa pembahasan anggaran akan memasuki fase krusial di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia menjelaskan, DPRD menargetkan penetapan APBD dapat digelar pada 25 November 2025.
“Kami mulai kerja siang malam, karena batasan regulasi penetapan APBD adalah 30 hari sebelum akhir tahun anggaran. Harapannya tanggal 25 sudah paripurna penetapan,” ujar Syahrul. Ia menambahkan bahwa fraksi-fraksi telah menyampaikan sejumlah catatan terutama terkait proyek-proyek strategis, termasuk rencana pembangunan sirkuit, pengelolaan sampah, dan optimalisasi infrastruktur ekonomi.
Menurut dia, seluruh rencana pembangunan kini harus diuji secara matang melalui analisis biaya dan manfaat. “Pak Wali tadi menegaskan bahwa pembangunan ke depan harus melihat kebutuhan nyata dan analisa cost. Apakah nanti beban operasionalnya besar, dan apakah bisa menghasilkan PAD. Misalnya untuk sirkuit, kalau dibangun harus jelas prediksi PAD yang bisa masuk,” tuturnya.
APBD Menyusut, Pemerintah Diminta Berpikir “Out of the Box”
Dalam pidatonya, Wali Kota Syauqul Muhibbin menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan penyesuaian besar karena kapasitas fiskal Kota Blitar pada 2026 menurun signifikan akibat berkurangnya transfer ke daerah. Ia menyebut penurunan lebih dari 17 persen, atau sekitar Rp140 miliar, sebagai alarm penting yang harus dijadikan pijakan dalam mengarahkan pembangunan daerah.
“Kondisi ini bukan sekadar masalah keuangan, tetapi tantangan struktural bagi arah pembangunan Kota Blitar ke depan,” ujar Mas Ibin dalam sidang.
Ia menyebut pemikiran ekonom John Maynard Keynes mengenai multiplier effect sebagai rujukan untuk menegaskan bahwa penguatan belanja pemerintah memiliki dampak luas terhadap permintaan, produksi, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun ketika kemampuan belanja menurun, kata wali kota, daerah harus berani keluar dari zona nyaman. “Pemerintah harus berpikir inovatif dan bergerak cepat agar tidak terjebak stagnasi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa strategi pembangunan 2026 diarahkan pada penguatan sektor-sektor produktif untuk menjaga pergerakan ekonomi lokal.
Optimalisasi PAD: Parkir, Aset, BUMD, dan Investasi
Dari sisi pendapatan, Mas Ibin menegaskan pentingnya mewujudkan kemandirian fiskal. Pemerintah akan menertibkan tata kelola pajak dan retribusi, mulai dari deregulasi tarif hingga perluasan basis wajib pajak. Pembenahan parkir tepi jalan dan penambahan parkir khusus pemerintah termasuk dalam prioritas.
Selain itu, aset-aset daerah akan dikelola lebih produktif. Pemerintah mencanangkan pembentukan destinasi wisata baru, transformasi pasar tradisional, dan komersialisasi sarana olahraga. Rencana pengembangan Sirkuit Sentul Blitar juga menjadi bagian dari strategi peningkatan PAD.
“Semua pembangunan harus diukur sejak awal, apakah layak dan apakah bisa menjadi sumber pendapatan daerah,” jelas Mas Ibin.
Pemerintah juga menyiapkan optimalisasi BUMD melalui kontrak kinerja dengan target bisnis terukur, serta membuka peluang investasi melalui skema kerja sama pemanfaatan aset tanpa membebani APBD. Penyusunan regulasi kemudahan berusaha dan investasi juga dipercepat untuk menjadikan Kota Blitar sebagai pusat pelayanan kawasan.
Belanja Tepat Sasaran: Pangkas Seremonial, Prioritaskan Infrastruktur Produktif
Dari sisi belanja, pemerintah mengubah paradigma anggaran dengan memperkuat belanja yang efektif dan tepat sasaran. Belanja-belanja tidak produktif seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan logistik perkantoran akan dipangkas.
“Kami memprioritaskan belanja esensial yang berdampak langsung bagi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap wali kota.
Kegiatan pemerintah diimbau memanfaatkan gedung milik daerah, sementara belanja makan-minum serta pendukung kegiatan lain dikurangi. Pemerintah juga melakukan penyesuaian tambahan penghasilan pegawai hingga 15 persen.
Belanja modal produktif seperti pemeliharaan fasilitas umum dan pembangunan infrastruktur yang memiliki multiplier effect diperkuat. Pemerintah juga menegaskan tidak akan membangun proyek yang membebani anggaran operasional tinggi.
Baca Juga : Sebut Maling, RDP DPRD Jember Memanas Usai Pemutaran Video yang Singgung Sidak Komisi B dan C
“Setiap pengeluaran harus menghasilkan dampak nyata dan terukur,” ujar Mas Ibin. Pemerintah menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan indikator jelas, disertai monitoring dan evaluasi berkala untuk mencegah pemborosan.
Rastrada Tetap Jalan, Kemiskinan Turun
Terkait perlindungan sosial, Wali Kota menegaskan bahwa program Rastrada tetap berjalan pada 2026 meski ada penyesuaian anggaran. Program tersebut diintegrasikan dengan BPNT, PKH, BLT-S, Berkat SAE, Home Care Lansia, serta bantuan anak yatim dan penyandang disabilitas.
“Rastrada disesuaikan dengan basis data yang lebih akurat agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” kata Wali Kota dalam sidang.
Ia menyebut kemiskinan Kota Blitar menurun menjadi 6,60 persen pada Maret 2025 atau 9.690 jiwa, dari sebelumnya 6,75 persen. Penurunan ini terjadi berkat sinergi program pemerintah pusat, provinsi, dan pemkot yang menjangkau lebih dari 27 ribu penerima manfaat.
Data tersebut, kata wali kota, menunjukkan bahwa seluruh warga miskin Kota Blitar telah mengakses bantuan sosial. Program pemerintah daerah berfungsi sebagai penyangga agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam ke kemiskinan.
Program KARYAMAS Disesuaikan, Partisipasi Warga Tetap Dijaga
Program KARYAMAS, hasil transformasi dari program RT Keren, juga mendapat penyesuaian. Meski anggaran tahun 2026 lebih terbatas, pemerintah memastikan semangat pemberdayaan tetap berjalan.
“Penurunan alokasi bukan karena mengurangi volume program, tetapi konsekuensi dari menurunnya kapasitas APBD. Skala prioritas harus lebih ketat,” ujar Mas Ibin.
Program itu tetap dirancang untuk memperkuat partisipasi masyarakat dari tingkat RT hingga kelurahan, termasuk pemenuhan belanja wajib kewilayahan dengan penghitungan ulang sesuai regulasi.
Menuju Kota Blitar yang Tangguh dan Produktif
Menutup tanggapannya, Wali Kota menegaskan pentingnya kerja bersama antara eksekutif dan legislatif untuk menghadapi tantangan fiskal 2026. Ia menyebut bahwa Kota Blitar harus bergerak dalam satu frekuensi untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah.
“Arah kebijakan fiskal 2026 dirancang untuk menjadikan Kota Blitar tetap tangguh dan produktif, meski anggarannya turun,” ujarnya.
Ketua DPRD, Syahrul Alim, menanggapi positif strategi tersebut. Ia menegaskan DPRD siap bekerja cepat demi menghasilkan APBD yang kredibel dan responsif. “Kami mendukung langkah efisiensi dan optimalisasi PAD. Yang penting pembangunan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Dengan pembahasan intensif di Banggar dan TAPD yang berlangsung mulai pekan ini, Kota Blitar berharap dapat menetapkan APBD 2026 tepat waktu, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran berpihak pada kesejahteraan warga dan ketahanan ekonomi daerah.
