JATIMTIMES — Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) menggelar Sarasehan Smart City 2025 sebagai forum koordinasi lintas sektor untuk memperkuat arah pembangunan digital daerah. 

Kegiatan yang berlangsung di Ruang ISC Diskominfotik Kota Blitar pada Rabu, 19 November 2025, diikuti berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, pelaku ekonomi digital, hingga komunitas masyarakat. Dua narasumber utama hadir dalam forum ini, yaitu Hari Kusdaryanto selaku pembimbing nasional Gerakan 100 Smart City dan Tony Dwi Susanto, asesor eksternal Kementerian PANRB.

Baca Juga : DE IMEJ Diluncurkan di Juanda, Wisatawan Kini Lebih Mudah Akses Layanan

Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin, menegaskan bahwa penguatan inovasi digital merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan modern dan pembangunan kota yang berkelanjutan.

Kepala Diskominfotik Kota Blitar, Hakim Sisworo, dalam laporan kegiatannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang diskusi strategis untuk merencanakan sekaligus mengevaluasi implementasi konsep Smart City di Kota Blitar.

 “Kami ingin forum ini menjadi ruang bersama untuk menyamakan langkah, mengidentifikasi tantangan, dan merumuskan strategi penerapan Smart City yang lebih komprehensif,” ujarnya dalam laporan, seraya menegaskan bahwa Smart City hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurut Hakim, kegiatan ini juga menghadirkan pembimbing nasional Gerakan 100 Smart City, Hari Kusdaryanto, serta diikuti perwakilan bank daerah, BUMN telekomunikasi, komunitas teknologi, mahasiswa informatika, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan pelaku ekonomi digital. Ia mengatakan bahwa kehadiran mereka menjadi bukti bahwa ekosistem digital Kota Blitar memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh. “Semua pihak punya peran penting sesuai kapasitas masing-masing,” ujar Hakim, menekankan pentingnya jejaring kolaboratif dalam mendorong percepatan transformasi digital.

Dalam laporannya, Hakim menyebutkan sejumlah dasar hukum yang menjadi pijakan penyelenggaraan Smart City, mulai dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik hingga Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional. Ia juga mengutip keputusan Wali Kota terkait pembaruan Tim Pelaksana Smart City Kota Blitar. “Dasar hukum ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas kebijakan digital, memastikan semua proses berjalan sesuai standar nasional,” katanya.

Sarasehan Smart City 2025 mengangkat sejumlah tujuan utama, termasuk merumuskan strategi peningkatan efisiensi layanan publik, mengelola sumber daya kota secara lebih efektif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk memperkuat posisi Diskominfotik sebagai leading sector Smart City Kota Blitar.

“Kegiatan ini harus mampu melahirkan langkah taktis yang mendukung percepatan digitalisasi pemerintahan,” kata Hakim Sisworo.

Wali Kota Blitar, Mas Ibin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa perkembangan teknologi harus dipahami sebagai peluang untuk melakukan lompatan kemajuan. Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi daerah yang ingin tetap relevan dan kompetitif.

“Perkembangan teknologi telah mengubah kehidupan masyarakat. Smart City bukan lagi opsi tambahan, tetapi keharusan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efisien dan responsif,” ujarnya dalam sambutan pembuka.

Wali kota menegaskan bahwa visi tersebut sejalan dengan Masterplan Smart City Kota Blitar 2024–2033 dan termaktub dalam misi pembangunan daerah jangka menengah. Mas Ibin mengatakan bahwa pemerintah harus hadir melalui pelayanan publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis data. “Inti dari Smart City terletak pada kemampuan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan akuntabel,” tuturnya.

Baca Juga : Pameran Edukatif 5 Anti di SMK Islam Kanigoro: Unisba Blitar Perkuat Gerakan Sekolah Ramah Anak

Lebih jauh, Mas Ibin menyinggung peran Smart City dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Ia menyebut bahwa Kota Blitar harus mampu menghasilkan iklim yang mendorong kreativitas, inovasi, dan pengembangan teknologi oleh pelaku ekonomi digital. “Ekonomi digital adalah motor pertumbuhan baru. Pemerintah harus memastikan ekosistemnya tumbuh sehat dan inklusif,” katanya.

Sarasehan ini, menurut Mas Ibin, bukan sekadar forum seremonial, tetapi momentum penyusunan arah kebijakan digital berbasis data dan fakta lapangan. Ia berharap forum ini dapat menjadi ruang untuk memetakan potensi sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi Smart City secara jujur. “Kita perlu melihat kondisi lapangan secara apa adanya agar kebijakan yang dihasilkan punya dampak nyata dan terukur,” ujarnya.

Wali kota juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menegaskan bahwa keberhasilan Smart City tidak akan tercapai hanya oleh satu dinas, melainkan memerlukan kolaborasi menyeluruh antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta.

“Smart City adalah visi kolektif. Ini membutuhkan harmoni kebijakan dari berbagai bidang, mulai dari tata ruang, pendidikan, kesehatan hingga pariwisata,” kata Mas Ibin.

Ia kemudian mengajak para peserta untuk berkontribusi aktif memberikan ide-ide baru. Menurutnya, inovasi harus dikelola sebagai proses berkelanjutan yang melahirkan solusi digital yang tepat sasaran. “Mari kita dorong inovasi yang menghasilkan solusi cerdas berbasis data dan teknologi,” ujarnya.

Menutup sambutan, Mas Ibin secara resmi membuka Sarasehan Smart City 2025 dan berharap forum ini membawa manfaat bagi pembangunan Kota Blitar. "Semoga kerja bersama ini berdampak nyata bagi kemajuan Kota Blitar,” ucapnya. 

Melalui sarasehan ini, Pemkot Blitar kembali menegaskan komitmennya menjalankan agenda digitalisasi secara terukur, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah berharap forum ini dapat memperkuat pondasi Smart City sebagai gerakan pembangunan jangka panjang yang menempatkan warga sebagai pusat inovasi. Dengan kolaborasi yang solid, Kota Blitar menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan modern yang lebih efisien, transparan, serta mampu menjawab tantangan zaman.