JATIMTIMES - Skema pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kembali masuk meja pembahasan DPR RI. Isu lama, tapi taruhannya besar, yakni terkait keberlanjutan jaminan kesehatan nasional. Anggota Komisi IX DPR RI, dr Gamal Albinsaid, mengungkapkan bahwa pemerintah bersama DPR tengah menyiapkan mekanisme pemutihan dengan kriteria tertentu, lengkap dengan dukungan anggaran negara yang nilainya tak kecil.
Menurut Gamal, persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan memang sudah lama menjadi simpul masalah. Karena itu, DPR mendorong solusi yang tidak sekadar tambal sulam. Salah satunya melalui kebijakan pemutihan bagi peserta yang benar-benar memenuhi syarat.
Baca Juga : Dies Natalis FK UB ke 52 dan Kunci Perubahan: Alumni Bicara Peran
“Pemutihan itu dibahas. Ada kriteria-kriteria tertentu yang memungkinkan masyarakat mendapatkan kebijakan tersebut,” ujarnya saat ditemui di Universitas Brawijaya (UB), Minggu, (11/1/2026).
Kriteria itu, kata Gamal, tidak bersifat tunggal. Pemerintah mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi peserta secara menyeluruh. Salah satu indikator yang digunakan adalah kelompok kesejahteraan atau quintile, yang menggambarkan posisi ekonomi keluarga.
Di luar itu, kondisi keluarga peserta juga menjadi variabel penting, termasuk status kepesertaan, kondisi anggota keluarga, hingga faktor-faktor lain yang relevan secara administratif maupun sosial.
Tak berhenti di soal pemutihan, DPR juga menaruh perhatian serius pada kualitas layanan BPJS Kesehatan. Koordinasi dengan BPJS terus dilakukan, terutama untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap optimal di lapangan. “Peningkatan kualitas layanan itu penting, termasuk memperkuat peran promotif dan preventif agar biaya BPJS bisa ditekan,” kata Gamal.
Pendekatan promotif-preventif ini dinilai krusial. Logikanya sederhana: masyarakat yang lebih sehat akan mengurangi beban klaim layanan kuratif yang mahal. Dengan kata lain, investasi di pencegahan adalah cara paling rasional untuk menjaga keuangan BPJS tetap bernapas panjang.
Soal anggaran, DPR tak menutup mata. Gamal mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran pemutihan sudah masuk tahap serius. “Kalau tidak salah, ada angka sekitar Rp20 triliun yang sedang dipersiapkan dan dibahas lebih lanjut,” ungkapnya.
Baca Juga : Ditinggal ke Tetangga, DapurHangus Terbakar
Angka tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk memastikan tepat sasaran dan tidak membebani fiskal secara sembrono. Bagi DPR, dukungan pembiayaan pemerintah menjadi kunci utama keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional. Tanpa intervensi negara, beban tunggakan dan pembiayaan layanan berisiko terus membesar.
“Last but not least, dukungan pembiayaan pemerintah itu penting untuk sustainability program ini ke depan,” tegas Gamal.
Pembahasan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan ini diharapkan menjadi titik balik. Bukan hanya menyelamatkan peserta dari beban iuran masa lalu, tetapi juga memastikan sistem jaminan kesehatan nasional tetap adil, manusiawi, dan berkelanjutan.
