Target Rampung 20 Januari, DPRD Kota Malang Minta Revitalisasi Alun-Alun Merdeka Dikebut

JATIMTIMES - Proses revitalisasi Alun-Alun Merdeka Kota Malang terus berjalan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, menegaskan bahwa proyek yang dibiayai melalui skema CSR tersebut ditargetkan rampung pada 20 Januari 2026.

Hal itu ia sampaikan usai meninjau progres pelaksanaan Revitalisasi Alun-Alun Merdeka. Ia berharap bahwa revitalisasi Alun-Alun Merdeka harus benar-benar menghadirkan wajah baru ruang publik yang lebih tertata serta bebas dari keberadaan PKL di area inti alun-alun.

Baca Juga : Masuk Kategori Kabupaten Harmoni, Jember Raih Penghargaan IHaI 2025 dari Kemendagri

Dito menyampaikan bahwa progres pembangunan saat ini berjalan cukup baik, meski sempat mengalami sedikit keterlambatan. “Progresnya sudah berjalan. Informasinya memang ada sedikit kelambatan, tapi karena ini pembiayaan dari CSR, tidak ada masalah. Targetnya 20 Januari sudah selesai,” jelasnya.

Menurutnya, Alun-Alun Merdeka menjadi sorotan publik karena tingginya antusiasme masyarakat. Selain menjadi ruang terbuka yang banyak diminati, lokasinya strategis, berada di pusat kota, dekat Masjid Jami’ dan Kawasan Kayutangan Heritage.

Dito mengatakan, sejumlah elemen baru tengah dibangun untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. “Ada beberapa spot baru seperti area bermain anak, open space untuk mini stage, dan panggung yang sebelumnya belum ada. Ini sangat bagus untuk tempat berekspresi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengecekan juga dilakukan pada aspek serapan anggaran dan efektivitas penggunaan dana CSR. “Mereka (pihak pelaksana) mengawal prosesnya. Dari Bank Jatim juga memastikan pembiayaan berjalan baik. Harapannya tetap on schedule,” terangnya.

Selain fasilitas baru, Dito memastikan tidak ada penebangan pohon di kawasan alun-alun. Hanya saja dilakukan pemangkasan agar nampak lebih rapi.

“DLH menjanjikan tidak ada pemotongan pohon, hanya pemangkasan seperlunya. Kita ingin menjaga wajah asli alun-alun, sambil menambah area baru yang bermanfaat,” katanya.

Baca Juga : Sinergi Diskop UKM dan DPRD Jatim: Dorong Milenial dan Gen Z Berjaya di Industri Kreatif

Dito turut menyoroti pengalaman sebelumnya ketika revitalisasi alun-alun tidak bertahan lama karena area kembali dipadati PKL. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh terulang.

“Yang jelas, alun-alun harus bebas PKL. Kalau dibiarkan, nanti malah semrawut lagi,” tegasnya. 

Meski begitu, ia menekankan bahwa keberpihakan kepada pelaku UMKM tetap harus dijaga melalui penataan alternatif. “Kami dorong Diskopindag, dan OPD lain menyiapkan ruang alternatif bagi PKL atau UMKM di sekitar alun-alun, bukan di dalamnya," terangnya.

Terkait pengawasan, Satpol PP dan OPD terkait diminta bergerak lebih tegas dan konsisten setelah alun-alun beroperasi kembali. “Semua harus menjaga, dari DLH, Diskop, Disdag, sampai Satpol PP. PKL tetap difasilitasi, tapi bukan di area alun-alunnya,” pungkasnya.