JATIMTIMES - Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di tengah kenaikan harga minyak dunia yang terus menjadi sorotan akibat memanasnya konflik geopolitik global.
Pernyataan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan naiknya harga bahan bakar dalam beberapa bulan ke depan.
Baca Juga : DPUPRPKP Kota Malang Pikirkan Kebutuhan Air Bersih untuk Anak Cucu, Siapkan Ranperda Konservasi Air
Purbaya menegaskan pemerintah telah menghitung ketahanan anggaran subsidi energi hingga penghujung tahun. “Kami siap tidak menaikkan (harga) sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel sampai akhir tahun, sudah dihitung rata-rata,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Antara, Senin (6/4/2026).
Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai skenario mitigasi apabila harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Menurutnya, perhitungan telah dilakukan dengan asumsi harga minyak berada di level 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel.
Dengan simulasi tersebut, anggaran subsidi dinilai masih cukup untuk menopang kebutuhan hingga akhir tahun. “Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kami sudah hitung (anggaran subsidinya masih cukup),” katanya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan kepastian ini hanya berlaku untuk BBM subsidi. Untuk BBM non-subsidi, pemerintah tidak bisa memberikan jaminan harga akan tetap stabil.
Pasalnya, harga BBM jenis non-subsidi sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia dan mekanisme pasar.
Karena tidak masuk dalam skema subsidi pemerintah, harga produk seperti Pertamax dan sejenisnya masih berpotensi berubah mengikuti kondisi global.
Baca Juga : Indonesia vs Brunei di Piala AFF Futsal Malam Ini, Rekor Garuda Superior dan Pernah Menang 15-1
Selain mengandalkan pos subsidi dalam APBN, pemerintah juga disebut memiliki bantalan fiskal lain untuk menghadapi tekanan harga energi. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL).
Purbaya menyebut total dana SAL yang tersedia mencapai Rp 420 triliun. Jumlah tersebut termasuk sekitar Rp 200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan.
Cadangan ini menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal jika tekanan harga minyak berlangsung lebih lama.
