JATIMTIMES - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya turut mendesak reformasi terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Desakan tersebut menjadi salah satu tuntutan para mahasiswa pada momen merawat ingatan tiga tahun tragedi Kanjuruhan yang berlangsung di kawasan Stadion Kanjuruhan tepat pada Rabu (1/10/2025).

"Kami melakukan aksi simbolis di sini tentunya untuk tetap merawat ingatan, bahwasanya tragedi Kanjuruhan ini merupakan kejahatan kemanusiaan," tegas Wakil Presiden BEM Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang Muhammad Rizky Ramadhan kepada JatimTIMES.

Baca Juga : Update Sementara Evakuasi Reruntuhan Ponpes Al Khoziny: 5 Santri Tewas, 59 Diduga Masih Terjebak

Sebagaimana diketahui, sedikitnya ada 135 jiwa yang meninggal dalam insiden yang kemudian disebut tragedi Kanjuruhan tersebut. Peristiwa yang merenggut ratusan nyawa tersebut terjadi pada 1 Oktober 2022 silam.

"Di mana, ini menjadi sebuah peringatan khususnya bagi bangsa kita (Indonesia), bahkan bangsa-bangsa lain juga banyak yang turut memperingati tragedi ini," ujarnya.

Sementara itu, di Malang sendiri, peringatan tiga tahun tragedi Kanjuruhan turut diselenggarakan di kawasan Stadion Kanjuruhan, Rabu (1/10/2025). Beberapa agenda turut dilaksanakan, termasuk seruan aksi mahasiswa yang dikoordinir oleh BEM Malang Raya.

"Ada hampir sekitar 300 mahasiswa yang tergabung dari beberapa kampus yang di koordinir oleh BEM Malang Raya," ujarnya.

Dari pantauan JatimTIMES, ratusan massa aksi tiba di kawasan Stadion Kanjuruhan pada Rabu (1/10/2025) tengah malam. Mereka kemudian menyerukan orasi sembari disambung dengan pembacaan puisi.

Terlihat, sejumlah aksi massa juga ada yang menyalakan lilin saat menggelar doa bersama di Monumen Tragedi Kanjuruhan. Setelahnya, ratusan massa aksi kemudian membacakan pernyataan sikap mereka sebelum akhirnya bergabung dengan para keluarga korban dan suporter Aremania yang turut berduka.

"Tuntutan kami, yang pertama jelas, terkait keadilan untuk seluruh keluarga dan korban. Kemudian, reformasi terhadap regulasi sepakbola Indonesia agar kejadian serupa tidak terjadi di daerah lainnya," ujarnya.

Tidak hanya itu, para mahasiswa juga menuntut hak bagi seluruh korban khususnya para keluarga yang ditinggalkan. "Baik secara moral, sikologis, maupun secara materil untuk seluruh keluarga korban yang ditinggalkan," imbuhnya.

Para mahasiswa menyebut, sebagaimana diketahui, korban dalam tragedi Kanjuruhan tidak hanya anak-anak dan remaja. Namun juga ada yang merupakan kepala keluarga.

"Mereka yang sudah mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya, ada anak-anaknya yang harus dipenuhi kebutuhannya termasuk jaminan pendidikan untuk di sekolahkan," jelasnya.

Baca Juga : Hadirnya PSN Menambah Dunia Industri Masuk dan Buka Lapangan Pekerjaan Baru di Pantura

Terkait hal itu, para mahasiswa mendesak agar jaminan kehidupan yang layak bagi keluarga termasuk anak dari para korban tersebut ditanggung oleh negara. Sehingga mereka nantinya masih mendapatkan jaminan masa depan yang layak.

"Selama tiga tahun ini (pasca tragedi), kami melihat belum ada perhatian khusus dari pemerintah pusat kepada para korban maupun keluarga yang ditinggalkan. Hanya ada simbolis, jadi kami mohon untuk segera ditanggapi dengan serius," tegasnya.

Selain fokus pada korban dan keluarganya, para mahasiswa juga turut mendesak adanya reformasi pada institusi Polri. "Mengenai reformasi kepolisian, besar harapan kami agar Polri lebih memperketat lagi terkait prosedur pengamanan, hingga prosedur penanganan massa," ujarnya.

Desakan tersebut menelisik adanya beberapa runtutan peristiwa yang dilakukan anggota Polri hingga memantik terjadi kerusuhan. Salah satunya terkait pengamanan maupun pengendalian massa di Jakarta beberapa waktu lalu.

Pada Kamis (28/8/2025) lalu, seorang pengemudi ojek online (ojol) yakni Affan meninggal atas adanya aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jakarta.

"Reformasi Polri itu ditujukan agar tidak terjadi seperti kejadian di Jakarta yang akhirnya menimbulkan banyak kerusuhan di daerah-daerah. Harapan kami sebagai mahasiswa yang sering turun ke jalan agar diperhatikan terkait manajemen massa, maupun prosedur pengamanan massa," imbuhnya.

Sederet tuntutan itu lah yang nantinya akan terus di kawal oleh para mahasiswa. Salah satunya melalui metode propaganda media. Tujuannya agar mendapatkan atensi dari pihak terkait, khususnya dari Pemerintahan Pusat ketika pemerintah daerah tidak ada atensi khusus kepada tragedi Kanjuruhan.

"Nanti, akan kami bicarakan kembali bersama teman-teman ketika akan melakukan propaganda media. Akan kami bahas lebih lanjut untuk kapan tenggat waktu yang akan kami berikan kepada pemerintah untuk menangani kasus ini dengan serius," pungkasnya.