JATIMTIMES - Pemkot Batu menunjukkan keseriusannya dalam memastikan warga berpenghasilan rendah (MBR) dapat mengakses hunian yang aman dan layak. Komitmen itu ditegaskan Wakil Wali Kota Batu, Heli Suyanto, saat pemaparan dalam Rapat Koordinasi Program 1 Juta Rumah Perkotaan dan Monitoring BSPS 2025 untuk wilayah Jawa Timur, Senin (17/11/2025).
Rakor yang digelar oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut menjadi momentum konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi tantangan penyediaan hunian di kawasan perkotaan yang semakin kompleks.
Baca Juga : Hujan Deras Picu Longsor di Kota Batu, Pondasi Rumah Warga Tergerus Hingga Nyaris Ambruk
Heli Suyanto membeberkan mengenai kondisi perumahan di Kota Batu yang saat ini masih terdapat 658 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang membutuhkan penanganan.
Berbagai program peningkatan kualitas rumah telah dijalankan melalui dukungan APBN dan APBD, termasuk intervensi untuk rumah-rumah warga yang terdampak bencana. Namun, kebutuhan hunian di Kota Batu dipengaruhi berbagai kondisi khas wilayah.
Melihat terbatasnya ketersediaan lahan, tingginya harga tanah, serta tekanan terhadap lingkungan akibat pergerakan industri pariwisata. Di sisi lain, sejumlah skema pembiayaan yang digulirkan pemerintah pusat belum terserap maksimal oleh masyarakat.
“Kebijakan perumahan bukan sekadar membangun unit rumah baru. Yang jauh lebih penting adalah memastikan pembangunan tersebut sesuai dengan daya dukung lingkungan serta selaras dengan tata ruang kota,” tegas Heli, Selasa (18/11/2025).
Untuk itu, Pemkot Batu terus memperkuat fondasi kebijakan perumahan, mulai dari penyusunan dokumen strategis hingga pemberian insentif bagi MBR. Di antaranya melalui pembebasan BPHTB dan retribusi PBG sesuai Perwali Nomor 12 Tahun 2025.
Baca Juga : Pemerintah Banyuwangi Bersama Stakeholder Gerak Cepat Tangani Banjir dan Dampaknya
“Sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses bantuan atau membangun hunian layak,” imbuh Heli.
Dengan penguatan sinergi ini, Pemkot Batu berharap percepatan penyediaan hunian layak dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Sri Haryati menjelaskan rakor ini menjadi bagian dari percepatan Program 3 Juta Rumah. “Program itu mencakup penyediaan hunian tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di kawasan pedesaan dan pesisir,” terang Haryati.
